Muara Teweh, Tambunbungai.com – Ketua DPRD Kabupaten Barito Utara, Hj. Mery Rukaini, menegaskan bahwa rapat paripurna menjadi salah satu tahapan penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya untuk memastikan pengelolaan anggaran berlangsung transparan, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan masyarakat. Pernyataan tersebut disampaikan Hj. Mery Rukaini saat memimpin Rapat Paripurna II Masa Sidang II DPRD Kabupaten Barito Utara di Gedung DPRD setempat, Selasa (14/7/2026). Rapat tersebut dihadiri Bupati Barito Utara H. Shalahuddin, Wakil Bupati Felix Sonadie Y. Tingan, Sekda Drs. Muhlis, unsur Forkopimda, anggota DPRD, staf ahli bupati, para asisten Setda, kepala perangkat daerah, serta sejumlah undangan lainnya.
Hj. Mery Rukaini menjelaskan, dalam rapat paripurna tersebut DPRD menjalankan fungsi pengawasan, penganggaran, dan legislasi melalui pembahasan pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025. Selain itu, rapat juga menjadi momentum penyampaian pidato pengantar Bupati terkait Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Tahun Anggaran 2027. “Melalui rapat paripurna ini, DPRD melaksanakan fungsi pengawasan, penganggaran, dan legislasi dengan membahas pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 serta menerima penyampaian pidato pengantar Bupati terhadap Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Tahun Anggaran 2027,” ujar Hj. Mery Rukaini.
Menurutnya, penyampaian pandangan umum fraksi atas Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2025 merupakan bagian dari upaya DPRD memastikan seluruh program dan kegiatan pemerintah daerah dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ia menambahkan, pembahasan KUA-PPAS APBD 2027 juga memiliki peran strategis karena berkaitan dengan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Barito Utara pada tahun mendatang.
Karena itu, DPRD akan menelaah berbagai program dan prioritas yang disampaikan pemerintah daerah. Setiap kebijakan diharapkan benar-benar sesuai kebutuhan masyarakat serta mendukung pencapaian visi pembangunan daerah. “Kami berharap seluruh tahapan pembahasan dapat berjalan lancar melalui sinergi yang baik antara DPRD dan Pemerintah Kabupaten Barito Utara, sehingga menghasilkan kebijakan yang tepat sasaran, efektif, dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat,” tegasnya. Hj. Mery Rukaini juga mengajak seluruh pemangku kepentingan memperkuat komunikasi, kebersamaan, dan kolaborasi dalam mendukung pembangunan daerah.(red)
