Muara Teweh, Tambunbungai.com – Fraksi Partai Demokrat DPRD Kabupaten Barito Utara menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Barito Utara atas keberhasilan mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk ke-11 kalinya dari BPK RI Perwakilan Kalimantan Tengah. Apresiasi tersebut disampaikan juru bicara Fraksi Partai Demokrat, Patih Herman AB, dalam Rapat Paripurna II Masa Sidang II DPRD Kabupaten Barito Utara dengan agenda penyampaian Pemandangan Umum Fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025, Selasa (14/7/2026), di Gedung DPRD setempat.
Selain capaian opini WTP, Fraksi Demokrat juga menilai peningkatan realisasi pendapatan daerah merupakan hal positif dalam mendukung pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Barito Utara. “Kami dari Fraksi Partai Demokrat memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Barito Utara atas keberhasilannya mempertahankan opini WTP yang ke-11 kalinya dari BPK RI Perwakilan Kalimantan Tengah, serta atas meningkatnya realisasi pendapatan daerah,” ujar Patih Herman AB.
Meski memberikan apresiasi, Fraksi Demokrat mengingatkan masih terdapat potensi pendapatan daerah yang belum tergali secara maksimal. Pemerintah daerah didorong menyusun langkah yang lebih efektif untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), termasuk dengan memperbaiki pengelolaan sumber-sumber penerimaan daerah. Fraksi Demokrat juga memberikan perhatian terhadap besarnya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2025 yang mencapai sekitar Rp2,11 triliun. Anggaran tersebut diharapkan dapat dimanfaatkan secara lebih optimal untuk membiayai program pembangunan yang memberikan dampak langsung bagi masyarakat.
Salah satu prioritas yang didorong Fraksi Demokrat adalah percepatan pembangunan dan peningkatan kualitas infrastruktur jalan serta jembatan penghubung antarkecamatan dan desa. Menurut fraksi, ketersediaan infrastruktur yang memadai akan membantu membuka akses masyarakat terhadap pendidikan dan pelayanan kesehatan sekaligus memperlancar distribusi hasil pertanian dan aktivitas ekonomi warga. Selain infrastruktur, Fraksi Demokrat mendorong pemerintah daerah memperhatikan peningkatan sarana dan prasarana kesehatan di tingkat kecamatan dan desa. Perbaikan fasilitas pendidikan serta pemberian beasiswa juga dinilai perlu diperkuat sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Barito Utara.(red)
