Muara Teweh, Tambunbungai.com – Fraksi Aspirasi Rakyat DPRD Kabupaten Barito Utara menyatakan menerima Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 untuk dilanjutkan ke tahap pembahasan berikutnya. Penerimaan tersebut disertai sejumlah masukan strategis yang dinilai penting untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan, pengelolaan anggaran, serta pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Barito Utara. Hal itu disampaikan Juru Bicara Fraksi Aspirasi Rakyat, Hasrat, dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Barito Utara, Selasa (14/7/2026), di Gedung DPRD setempat.
Dalam pemandangan umum fraksi, Hasrat menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Barito Utara atas penyampaian Raperda pertanggungjawaban APBD 2025 sesuai ketentuan yang berlaku. Fraksi juga mengapresiasi keberhasilan pemerintah daerah mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). “Capaian ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah terhadap prinsip akuntabilitas dan transparansi. Namun opini WTP bukanlah tujuan akhir, melainkan fondasi untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik, efektivitas pembangunan, efisiensi pengelolaan anggaran, dan kesejahteraan masyarakat,” ujar Hasrat.
Menurutnya, DPRD dan pemerintah daerah perlu terus membangun hubungan kemitraan yang konstruktif. Berbagai catatan dan saran yang disampaikan fraksi merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPRD agar pelaksanaan kebijakan pemerintah dapat semakin efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Pada sektor pendapatan, Fraksi Aspirasi Rakyat mengapresiasi realisasi pendapatan daerah yang mampu melampaui target. Namun, pemerintah daerah tetap didorong meningkatkan kemandirian fiskal dengan menggali potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD), mengoptimalkan aset daerah, memperbaiki pelayanan pajak dan retribusi, serta menciptakan iklim investasi yang mendukung pertumbuhan ekonomi.
Sementara itu, dari sisi belanja, fraksi menilai efektivitas penggunaan anggaran masih perlu diperkuat. Perbaikan perencanaan, peningkatan koordinasi antarperangkat daerah, dan percepatan pelaksanaan program dinilai penting agar anggaran yang telah dialokasikan dapat segera memberikan dampak kepada masyarakat.
Fraksi Aspirasi Rakyat juga meminta penjelasan yang lebih menyeluruh terkait besarnya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2025. Menurut fraksi, kondisi tersebut perlu menjadi bahan evaluasi dalam penyusunan dan pelaksanaan APBD pada tahun berikutnya. Untuk sektor pembangunan, Fraksi Aspirasi Rakyat menekankan agar belanja modal tetap diarahkan pada kebutuhan yang memiliki manfaat langsung dan berkelanjutan. Di antaranya pembangunan serta peningkatan jalan dan jembatan, jaringan irigasi, sarana pendidikan, fasilitas kesehatan, penyediaan air bersih, hingga infrastruktur pendukung kegiatan ekonomi masyarakat.(red)
