DPRD Barut Dukung Penanganan Karhutla, Bina Husada Minta Koordinasi Lintas Pihak Diperkuat

Muara Teweh, Tambunbungai.com – Anggota DPRD Kabupaten Barito Utara, Bina Husada, mengapresiasi gerak cepat tim gabungan dalam menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi di sejumlah wilayah Barito Utara pada Sabtu (8/8/2026).

Menurut Bina Husada, respons cepat petugas menjadi faktor penting dalam mencegah api meluas dan menekan dampak yang dapat ditimbulkan. Penanganan tersebut dilakukan di tengah meningkatnya kewaspadaan terhadap potensi karhutla akibat kondisi lahan yang cenderung kering. Ia mengapresiasi kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) bersama Masyarakat Peduli Api (MPA), Manggala Agni, serta unsur terkait lainnya yang langsung melakukan penanganan setelah menerima laporan kebakaran. “Kami mengapresiasi kerja keras tim gabungan yang telah bergerak cepat melakukan pemadaman di sejumlah titik. Upaya seperti ini sangat penting agar api tidak semakin meluas dan menimbulkan dampak yang lebih besar,” kata Bina Husada, Minggu (9/8/2026).

Berdasarkan laporan BPBD, penanganan karhutla dilakukan di Desa Hajak Simpang Batu Bara, Kecamatan Teweh Baru, Jalan Moek Lintas Lemo-Bangdep dan Desa Trahean, serta Desa Trinsing, Kecamatan Teweh Selatan. Dari tiga wilayah tersebut, total luas lahan yang terbakar diperkirakan mencapai 5,06 hektare. Sejumlah titik berhasil dikendalikan, sementara penanganan di Desa Trahean sempat menghadapi kendala karena akses menuju lokasi serta kondisi asap yang cukup pekat. Pemadaman di lokasi tersebut kemudian perlu dilanjutkan.

Bina Husada menilai situasi tersebut menjadi pengingat bahwa kesiapsiagaan harus terus ditingkatkan. Penanganan karhutla, menurutnya, tidak dapat hanya mengandalkan petugas pemerintah, tetapi membutuhkan dukungan dan kepedulian masyarakat di sekitar wilayah rawan. “Kita tentu berharap seluruh titik api dapat segera ditangani. Namun yang tidak kalah penting adalah bagaimana mencegah munculnya titik api baru. Masyarakat harus ikut menjaga lingkungan dan tidak melakukan aktivitas yang dapat memicu kebakaran lahan,” ujarnya.

Ia juga mendorong penguatan koordinasi antara BPBD, MPA, Manggala Agni, pemerintah desa, perusahaan, dan masyarakat. Menurutnya, jalur komunikasi yang baik akan mempercepat penyampaian informasi ketika ditemukan titik api sehingga penanganan dapat segera dilakukan. Selain koordinasi, kesiapan sarana dan prasarana pemadaman juga dinilai perlu menjadi perhatian. Kendaraan pemadam, pompa, selang, ketersediaan sumber air, hingga berbagai peralatan pendukung harus dipastikan dalam kondisi siap digunakan.(red)