Muara Teweh, Tambunbungai.com – Ketua Komisi I DPRD Barito Utara, Hj. Nety Herawati, meminta pemerintah daerah segera melakukan pembenahan terhadap sistem pengelolaan persampahan menyusul masih banyaknya keluhan masyarakat terkait tumpukan sampah di kawasan permukiman maupun pusat pertokoan.
Menurutnya, kondisi sampah yang tidak terangkut tepat waktu menunjukkan pelayanan persampahan masih perlu ditingkatkan agar mampu memenuhi kebutuhan masyarakat secara optimal. “Masih banyak laporan mengenai sampah yang menumpuk karena terlambat diangkut. Bahkan, sejumlah bak penampungan yang sudah penuh belum segera dikosongkan sehingga menimbulkan keluhan dari masyarakat,” ujarnya usai mengikuti rapat dengar pendapat (RDP) lanjutan, Selasa (7/4/2026).
Nety menjelaskan, persoalan persampahan tidak hanya berkaitan dengan jadwal pengangkutan, tetapi juga menyangkut keterbatasan fasilitas penampungan dan penempatan bak sampah yang dinilai belum sesuai, terutama di kawasan pertokoan dan pusat aktivitas masyarakat. Ia menilai kondisi tersebut dapat mengurangi kebersihan lingkungan, mengganggu kenyamanan masyarakat, sekaligus memengaruhi estetika kawasan perkotaan. “Penempatan bak sampah di lokasi-lokasi strategis perlu dievaluasi agar tidak mengganggu aktivitas masyarakat maupun citra kawasan perdagangan,” katanya.
Selain itu, DPRD juga menyoroti belum optimalnya pelayanan terhadap pengangkutan sampah berukuran besar, seperti limbah kayu maupun sisa material bangunan. Akibatnya, jenis sampah tersebut kerap dibiarkan menumpuk karena belum masuk dalam sistem pengangkutan rutin.
Untuk mengatasi berbagai persoalan tersebut, Nety mendorong pemerintah daerah menghadirkan inovasi dalam pelayanan persampahan, termasuk menambah sarana pendukung dan menyediakan armada berukuran kecil yang dapat menjangkau gang-gang sempit di kawasan permukiman. “Jika akses jalan terbatas, armada pengangkut juga harus disesuaikan. Kendaraan kecil atau motor pengangkut sampah dapat menjadi solusi agar pelayanan lebih merata hingga ke lingkungan permukiman,” jelasnya.
Menurut Nety, pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pengelolaan Persampahan harus menjadi momentum untuk menyusun regulasi yang mampu menjawab persoalan riil di lapangan, bukan sekadar mengatur aspek administratif. Ia berharap pemerintah daerah dapat memperkuat sistem pengelolaan sampah melalui peningkatan fasilitas, penambahan armada, serta pengawasan yang lebih efektif sehingga pelayanan kebersihan semakin baik dan mampu menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan nyaman bagi masyarakat Barito Utara. “Yang diharapkan masyarakat adalah perubahan nyata. Sistem pengelolaan harus terus dibenahi agar persoalan sampah tidak terus berulang dan kualitas pelayanan publik semakin meningkat,” pungkasnya.(rul)
