JAKARTA, Tambunbungai.com – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) memperkuat koordinasi dalam mempersiapkan Program Penjaminan Polis (PPP) melalui penandatanganan Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Pertukaran Data, Informasi, dan/atau Dokumen. Kesepakatan tersebut ditandatangani Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK, Ogi Prastomiyono, bersama Anggota Dewan Komisioner Bidang Program Penjaminan Polis LPS, Ferdinan D. Purba, di Bali, Selasa (17/11/2026).
Ogi mengatakan, Juklak tersebut menjadi pedoman operasional bagi kedua lembaga dalam melakukan pertukaran informasi untuk mendukung persiapan hingga pelaksanaan program penjaminan polis. Menurutnya, langkah ini merupakan bagian penting dalam menjalankan amanat Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), sekaligus meningkatkan perlindungan bagi masyarakat pengguna jasa asuransi. “Penandatanganan Juklak ini merupakan langkah maju dalam mempersiapkan implementasi Program Penjaminan Polis yang diamanatkan Undang-Undang P2SK. Melalui program ini, kami berharap perlindungan terhadap pemegang polis semakin kuat dan kepercayaan publik terhadap industri asuransi dapat terus meningkat,” kata Ogi.
Program Penjaminan Polis merupakan amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026. Pelaksanaannya menjadi tanggung jawab LPS dan ditargetkan mulai berjalan paling lambat Januari 2028. Program tersebut dirancang untuk memberikan perlindungan kepada pemegang polis, tertanggung, maupun peserta apabila perusahaan asuransi mengalami kegagalan. Selain itu, keberadaannya diharapkan mampu menjaga kepercayaan masyarakat terhadap industri perasuransian nasional.
Ogi menjelaskan, keberhasilan PPP membutuhkan persiapan yang matang, terutama dalam memastikan data kepesertaan akurat, proses koordinasi berjalan baik, serta pengawasan dilakukan secara terintegrasi. Pertukaran informasi menjadi salah satu unsur penting dalam pelaksanaan program tersebut. LPS membutuhkan data pengawasan dari OJK untuk menilai kepesertaan dan memantau risiko perusahaan asuransi. Sebaliknya, OJK memerlukan informasi dari LPS terkait hasil surveilans serta tingkat kepatuhan perusahaan peserta penjaminan.
Ia menambahkan, program penjaminan polis juga menjadi pelengkap berbagai upaya pembenahan industri asuransi, termasuk penguatan permodalan, tata kelola, dan manajemen risiko. Ogi turut mengapresiasi pencapaian kesepakatan tersebut sebagai hasil kerja sama kedua lembaga selama empat tahun dalam mendorong transformasi dan reformasi sektor perasuransian.
Pengaturan Pertukaran Data dan Informasi
Juklak yang disepakati OJK dan LPS merupakan tindak lanjut Nota Kesepahaman kedua lembaga pada 14 September 2023 mengenai koordinasi dan kerja sama dalam pelaksanaan tugas serta fungsi masing-masing. Mekanisme pertukaran data mencakup seluruh tahapan PPP, mulai dari persiapan dan pendaftaran kepesertaan, perkembangan status pengawasan perusahaan asuransi, proses penyehatan, resolusi, hingga pencabutan izin usaha dan likuidasi.
Pertukaran informasi dilakukan secara timbal balik. Untuk mendukung kelancaran pelaksanaannya, masing-masing lembaga akan menetapkan Focal Point dan Liaison Officer sebagai penghubung koordinasi. Juklak tersebut juga mengatur jenis informasi yang dipertukarkan, periode penyampaian, tenggat waktu, serta media yang digunakan. Apabila terdapat ketentuan yang belum tercakup, penyelesaiannya dapat dibahas melalui Forum Koordinasi OJK-LPS.
Ogi menegaskan bahwa pelaksanaan kesepakatan harus disertai komitmen menjaga keamanan dan kerahasiaan informasi, mengingat data yang dipertukarkan mencakup informasi pengawasan yang bersifat sensitif. “Yang terpenting setelah penandatanganan adalah pelaksanaannya. Data yang dipertukarkan memuat informasi pengawasan yang sensitif, sehingga kerahasiaan, keamanan, dan kualitasnya harus dijaga bersama,” tegasnya.
Selain itu, mekanisme pertukaran data akan diarahkan menggunakan sarana yang efisien dan sedapat mungkin tidak menambah beban pelaporan bagi perusahaan asuransi. Melalui kesepakatan ini, OJK terus memperkuat sinergi dengan LPS dan Kementerian Keuangan dalam mematangkan persiapan PPP. Upaya tersebut juga mencakup sosialisasi dan edukasi kepada pelaku industri serta masyarakat agar program dapat diterapkan secara efektif dan memberikan perlindungan nyata bagi pemegang polis.(red)

