PANGKALAN BUN, Tambunbungai.com – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Kalimantan Tengah menggelar Puncak Bulan Inklusi Keuangan (BIK) 2026 di Kabupaten Kotawaringin Barat pada 20 Oktober 2026. Kegiatan bertema “Akses Keuangan Merata, Ekonomi Berdaya, Masyarakat Sejahtera” ini bertujuan memperluas akses sekaligus meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap produk dan layanan jasa keuangan. Penyelenggaraan kegiatan ini menjadi wujud sinergi OJK dengan pemerintah daerah, Bank Indonesia (BI), Bursa Efek Indonesia (BEI), Kamar Dagang dan Industri (KADIN), lembaga jasa keuangan (LJK), perguruan tinggi, satuan pendidikan, serta berbagai mitra strategis lainnya dalam mendorong pemerataan akses keuangan di Kalimantan Tengah.
Puncak BIK 2026 juga bertepatan dengan rangkaian World Investor Week (WIW) dan Bulan Dana Pensiun. Ketiga momentum tersebut dimanfaatkan untuk memperkuat budaya menabung, mendorong investasi yang bijak, serta meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya perencanaan keuangan jangka panjang. Melalui kolaborasi tersebut, OJK bersama para pemangku kepentingan mendorong perluasan akses keuangan bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok rentan dan masyarakat di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Upaya ini turut diimbangi dengan peningkatan literasi keuangan dan penguatan pelindungan konsumen.
Investor Pasar Modal Kalteng Meningkat Signifikan
Perkembangan sektor jasa keuangan di Kalimantan Tengah menunjukkan tren positif. Jumlah investor pasar modal meningkat dari 130.330 investor pada Agustus 2025 menjadi 277.328 investor pada Agustus 2026.
Di Kabupaten Kotawaringin Barat, jumlah investor pasar modal tercatat sebanyak 32.800 investor atau 11,83 persen dari total investor di Kalimantan Tengah. Capaian tersebut menempatkan Kotawaringin Barat pada posisi ketiga setelah Kabupaten Kotawaringin Timur dan Kabupaten Kapuas. Nilai transaksi saham di Kotawaringin Barat juga meningkat dari Rp13,29 miliar pada Agustus 2025 menjadi Rp20,16 miliar pada Agustus 2026. Sementara itu, aset dana pensiun di Kalimantan Tengah tumbuh 3,9 persen, dari Rp114,84 miliar menjadi Rp119,42 miliar pada periode yang sama.
Perkembangan tersebut mencerminkan meningkatnya partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan instrumen keuangan untuk membangun aset dan mempersiapkan masa depan. Namun, peningkatan partisipasi perlu diiringi dengan pemahaman yang memadai agar masyarakat dapat memilih produk keuangan secara bijak sesuai kebutuhan dan profil risiko masing-masing.
Kepala OJK Provinsi Kalimantan Tengah, Primandanu Febriyan Aziz, menegaskan bahwa perluasan akses keuangan harus memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat. “Inklusi keuangan bukan sekadar memastikan masyarakat memiliki akses terhadap layanan jasa keuangan, tetapi bagaimana akses tersebut dimanfaatkan secara bijak untuk meningkatkan kesejahteraan. Melalui momentum BIK, World Investor Week, dan Bulan Dana Pensiun, kami mendorong masyarakat untuk membangun kebiasaan menabung, memahami investasi, serta merencanakan masa pensiun sejak dini sebagai fondasi ketahanan finansial jangka panjang,” ujar Primandanu.
Bupati Kotawaringin Barat, yang diwakili Sekretaris Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat, Rody Iskandar, mengapresiasi penyelenggaraan Puncak BIK 2026 sebagai upaya memperluas akses keuangan sekaligus mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat. “Kami berharap kegiatan ini dapat memperkuat kolaborasi antara pemerintah daerah, OJK, lembaga jasa keuangan, dan dunia usaha dalam meningkatkan literasi serta memperluas akses keuangan, khususnya bagi pelaku UMKM, generasi muda, penyandang disabilitas, dan masyarakat perdesaan. Dengan akses keuangan yang semakin merata, perekonomian daerah diharapkan dapat tumbuh secara inklusif dan berkelanjutan,” kata Rody.
Edukasi Keuangan Menjangkau Masyarakat hingga Desa dan Sekolah
Rangkaian BIK 2026 diisi dengan berbagai kegiatan edukasi, pemberdayaan masyarakat, dan aksi sosial. Kegiatan tersebut meliputi Lomba Inovasi Inklusi Keuangan untuk mendorong lahirnya solusi kreatif dalam memperluas akses keuangan, serta lomba mewarnai edukatif bagi penyandang disabilitas sebagai sarana pengenalan lembaga jasa keuangan dan pentingnya menabung sejak dini.
OJK bersama Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat dan lembaga jasa keuangan juga melaksanakan kegiatan pascainkubasi Desa Ekosistem Keuangan Inklusif (EKI) di Desa Tanjung Putri. Kegiatan ini bertujuan memperkuat pemberdayaan ekonomi masyarakat desa melalui peningkatan akses terhadap layanan keuangan formal. Selain itu, edukasi keuangan dilaksanakan di Sekolah Khusus Negeri 1 Pangkalan Bun untuk menanamkan pemahaman mengenai pengelolaan keuangan sejak dini. Sebagai bentuk kepedulian sosial, kegiatan ini turut diisi dengan penyerahan bantuan kemanusiaan kepada Masyarakat Peduli Api Desa Tanjung Putri untuk mendukung penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Pada acara puncak, OJK menyelenggarakan talk show keuangan secara hibrida yang diikuti 400 peserta, terdiri atas pelajar, mahasiswa, pelaku UMKM, aparatur sipil negara (ASN), dan perwakilan asosiasi industri. Kegiatan ini menghadirkan narasumber dari OJK, BI, BEI, dan BPJS Ketenagakerjaan. Diskusi membahas tugas dan fungsi OJK, pengenalan produk dan layanan jasa keuangan, kewaspadaan terhadap kejahatan keuangan digital dan aktivitas keuangan ilegal, serta pentingnya investasi dan jaminan sosial ketenagakerjaan dalam mendukung perencanaan keuangan dan ketahanan finansial jangka panjang. Peserta juga dapat mengunjungi stan layanan keuangan dari lembaga jasa keuangan sektor perbankan dan pasar modal untuk memperoleh informasi, berkonsultasi, serta mengenal berbagai produk dan layanan keuangan formal sesuai kebutuhan.
Melalui Puncak BIK 2026, OJK Provinsi Kalimantan Tengah menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah, KADIN, lembaga jasa keuangan, perguruan tinggi, satuan pendidikan, dan seluruh mitra strategis dalam meningkatkan literasi dan inklusi keuangan serta memperkuat pelindungan konsumen. Kolaborasi tersebut diharapkan dapat memperluas pemerataan akses keuangan, mendorong pemberdayaan ekonomi daerah, serta meningkatkan ketahanan finansial dan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Tengah secara berkelanjutan.(red)
