Muara Teweh, Tambunbungai.com – Ketua Komisi I DPRD Barito Utara, Hj. Nety Herawati, mengapresiasi dimulainya proyek penataan kawasan permukiman kumuh di RT 04, RT 05, dan RT 06 Kelurahan Lanjas, Muara Teweh. Proyek tersebut ditandai dengan Groundbreaking Ceremony sekaligus penyerahan sertifikat tanah relokasi kepada masyarakat terdampak. Kegiatan berlangsung di RT 04 Kelurahan Lanjas, Rabu (1/7/2026).
Nety mengatakan, program yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Barito Utara melalui Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Disperkimtan) tersebut merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kualitas lingkungan permukiman sekaligus mendukung penataan kawasan perkotaan. “Kami memberikan apresiasi atas dimulainya pembangunan penataan kawasan kumuh di Kelurahan Lanjas. Program ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam menghadirkan lingkungan yang lebih layak, sehat, aman, dan nyaman bagi masyarakat,” ujar Nety.
Politisi Partai NasDem tersebut menjelaskan, pembangunan tidak hanya menyasar perbaikan kawasan permukiman, tetapi juga mencakup pelebaran jalan, peningkatan kualitas lingkungan, penyediaan ruang publik, hingga pengembangan Waterfront City (WFC).
Menurutnya, peningkatan infrastruktur dan akses jalan akan memberikan manfaat bagi masyarakat, terutama dalam menunjang mobilitas serta aktivitas ekonomi. “Penataan kawasan ini bukan hanya memperbaiki kondisi fisik lingkungan, tetapi juga akan meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat karena akses jalan menjadi lebih baik dan kawasan menjadi lebih representatif,” katanya.
Di sisi lain, Nety mengapresiasi kebijakan pemerintah daerah yang memberikan sertifikat tanah relokasi kepada warga terdampak. Menurutnya, pemberian sertifikat tersebut memberikan kepastian hukum sekaligus menjadi bentuk perhatian terhadap hak masyarakat dalam proses pembangunan. “Kami melihat pemerintah tidak hanya fokus pada pembangunan fisik, tetapi juga memberikan perhatian terhadap kepastian hukum bagi warga yang terdampak. Ini menjadi bagian penting dalam mewujudkan pembangunan yang berkeadilan,” jelasnya.
Ia juga berharap proses pengerjaan dilaksanakan secara transparan dan akuntabel dengan tetap membuka ruang komunikasi bersama masyarakat. “DPRD akan terus mengawal pelaksanaan proyek ini agar anggaran yang telah dialokasikan benar-benar dimanfaatkan secara optimal dan hasilnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat,” tegasnya.(red)
