Muara Teweh, Tambunbungai.com – Anggota DPRD Barito Utara, Patih Herman AB, menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, dan seluruh pemangku kepentingan dalam menjaga stabilitas inflasi sekaligus memperkuat pendidikan antikorupsi sebagai bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Pernyataan tersebut disampaikan usai Pemerintah Kabupaten Barito Utara mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Tahun 2026 yang dirangkaikan dengan peluncuran buku panduan dan bahan ajar pendidikan antikorupsi secara virtual bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), di Aula C Setda Barito Utara, Senin (11/5/2026).
Menurut Patih Herman, pengendalian inflasi merupakan agenda strategis karena berpengaruh langsung terhadap stabilitas harga kebutuhan pokok dan kemampuan daya beli masyarakat. “Kami mendukung langkah pemerintah daerah mengikuti rakor ini. Pengendalian inflasi harus terus menjadi perhatian agar harga kebutuhan pokok tetap stabil dan daya beli masyarakat dapat terjaga,” ujarnya.
Ia menilai koordinasi lintas sektor perlu terus diperkuat, terutama dalam menjaga kelancaran distribusi barang, mengendalikan harga di pasar, serta memperkuat ketahanan pangan daerah. Menurutnya, kerja sama yang baik menjadi kunci dalam menghadapi potensi gejolak ekonomi. “DPRD siap mendukung setiap kebijakan yang berpihak kepada kepentingan masyarakat, khususnya dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah,” katanya.
Selain membahas pengendalian inflasi, Patih Herman juga mengapresiasi peluncuran buku panduan dan bahan ajar pendidikan antikorupsi yang menjadi bagian dari rangkaian kegiatan tersebut. Ia menilai pendidikan antikorupsi perlu ditanamkan sejak dini agar nilai-nilai kejujuran, tanggung jawab, dan integritas dapat tumbuh dalam kehidupan masyarakat maupun lingkungan pendidikan. “Pembentukan karakter antikorupsi harus dimulai sejak usia dini. Melalui pendidikan yang berkelanjutan, kita dapat menciptakan generasi yang menjunjung tinggi kejujuran dan transparansi,” ungkapnya. Menurutnya, upaya pencegahan korupsi tidak hanya menjadi tanggung jawab aparat penegak hukum, tetapi juga memerlukan dukungan dunia pendidikan, pemerintah, dan masyarakat secara bersama-sama.
Sebelumnya, Rakor Pengendalian Inflasi Tahun 2026 dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri dan diikuti seluruh kepala daerah di Indonesia melalui konferensi virtual. Di Kabupaten Barito Utara, kegiatan tersebut dihadiri Sekretaris Daerah Drs. Muhlis bersama Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian M. Mastur, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan H. Siswandoyo, serta sejumlah kepala perangkat daerah terkait.(rul)
