Palangka Raya, Tambunbungai.com – Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) non-subsidi akibat gejolak harga minyak dunia berpotensi memicu inflasi di daerah. Kondisi ini juga berdampak pada kenaikan harga bahan pokok serta meningkatnya biaya logistik yang memengaruhi berbagai sektor ekonomi masyarakat. Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua II Komisi III DPRD Kota Palangka Raya, Sri Ani Rintuh, menekankan perlunya langkah cepat dan strategis dari Pemerintah Kota Palangka Raya untuk menjaga stabilitas ekonomi daerah.
Ia mendorong pemerintah menggelar pasar murah, khususnya untuk kebutuhan bahan pokok. Menurutnya, pelaksanaan pasar murah perlu diperluas dengan menambah titik lokasi agar lebih mudah dijangkau masyarakat. “Pasar murah, khususnya untuk bahan pokok, perlu diperbanyak titik lokasinya agar mudah diakses masyarakat,” ujarnya, Senin (20/4/2026).
Selain itu, Sri Ani juga menekankan pentingnya pengawasan distribusi BBM bersubsidi, terutama solar yang digunakan untuk sektor transportasi angkutan barang. Ia menegaskan, kendaraan pengangkut material maupun sembako harus ditertibkan dan diawasi secara ketat agar benar-benar memperoleh solar subsidi sesuai peruntukannya. “Angkutan barang material dan sembako harus diawasi secara ketat agar mendapatkan solar subsidi sesuai aturan dan tidak disalahgunakan untuk kepentingan pribadi,” tegasnya.
Menurutnya, pengawasan tersebut penting untuk mencegah penyalahgunaan BBM subsidi yang dapat memperburuk distribusi serta memicu kenaikan harga barang di pasaran. Sri Ani berharap Pemerintah Kota Palangka Raya mampu menekan dampak kenaikan harga BBM, menjaga daya beli masyarakat, serta memastikan distribusi barang tetap berjalan lancar di tengah tekanan ekonomi global.(nis)
