Palangka Raya, Tambunbungai.com – Ketiadaan program pembangunan infrastruktur dasar pada Tahun Anggaran (TA) 2026 di Kelurahan Banturung menjadi sorotan dalam kegiatan reses DPRD Kota Palangka Raya, Kamis (9/4/2026).
Wakil Ketua II Komisi I DPRD Kota Palangka Raya, Syaufwan Hadi, mengungkapkan persoalan infrastruktur fisik masih menjadi keluhan utama masyarakat di Daerah Pemilihan (Dapil) 1. “Permasalahan yang paling mendominasi dalam setiap kegiatan reses adalah infrastruktur dasar, seperti perbaikan dan peningkatan jalan, jembatan, serta drainase,” ujarnya.
Secara khusus, warga Kelurahan Banturung menyoroti kondisi Jalan KKN yang membutuhkan perbaikan. Jalan tersebut merupakan akses utama masyarakat menuju dua sekolah, yakni MTsN dan SMK, serta rumah ibadah. Selain itu, masyarakat juga mengusulkan perbaikan jalan dan jembatan menuju Tempat Pemakaman Umum (TPU) yang dinilai masih kurang layak dan menyulitkan akses warga.
Syaufwan menyebutkan, pada TA murni 2026 belum terdapat alokasi program pembangunan infrastruktur dasar di Kelurahan Banturung. “Dalam TA murni 2026 ini tidak ada program pembangunan infrastruktur dasar fisik yang dialokasikan untuk Banturung,” ungkapnya.
Tak hanya infrastruktur, warga juga mengeluhkan kelangkaan gas elpiji di wilayah tersebut yang dinilai menyulitkan kebutuhan sehari-hari. Di sisi lain, masyarakat mengusulkan agar layanan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dapat dilakukan di tingkat kelurahan, sehingga warga tidak perlu ke pusat kota.
Permasalahan lain yang turut menjadi perhatian adalah maraknya peredaran narkoba di wilayah Kelurahan Banturung dan Kecamatan Bukit Batu. Warga berharap adanya langkah tegas dari pihak terkait untuk memberantas peredaran tersebut. “Warga berharap ada tindakan nyata untuk memberantas peredaran narkoba yang semakin meresahkan,” tambahnya. Melalui kegiatan reses ini, DPRD Kota Palangka Raya diharapkan dapat menjadi jembatan aspirasi masyarakat serta mendorong pemerataan pembangunan, khususnya di wilayah Dapil 1.(nis)
