Muara Teweh, Tambunbungai.com – Anggota DPRD Kabupaten Barito Utara, Hasrat, mengapresiasi pelaksanaan rapat koordinasi antara pemerintah daerah dan perusahaan pemegang Hak Guna Usaha (HGU) serta Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) untuk menghadapi puncak kebakaran hutan dan lahan (karhutla) 2026.
Rapat koordinasi tersebut diikuti Bupati Barito Utara H. Shalahuddin, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FKPD), kepala organisasi perangkat daerah (OPD), serta pimpinan perusahaan. Kegiatan berlangsung secara daring melalui Zoom bersama Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Republik Indonesia, Senin (7/9/2026), dari Aula Sekretariat Daerah lantai I.
Hasrat, menilai koordinasi lintas sektor tersebut menjadi langkah penting untuk memperkuat upaya pencegahan dan penanganan karhutla, terutama saat memasuki puncak musim kemarau. Menurutnya, pemerintah membutuhkan dukungan seluruh pemangku kepentingan agar upaya pengendalian kebakaran dapat berjalan efektif. Perusahaan yang beroperasi di wilayah rawan kebakaran juga memiliki peran penting dalam menjaga lingkungan dan melindungi masyarakat sekitar.
“Penanggulangan karhutla tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah. Diperlukan kerja sama semua pihak, termasuk perusahaan dan masyarakat di kawasan rawan kebakaran,” ujar Hasrat, Selasa (8/9/2026),
Ia berharap hasil rakor bersama pemerintah pusat dapat diterapkan melalui langkah nyata di daerah. Upaya tersebut, kata dia, perlu mengutamakan pencegahan dan kesiapan sebelum kebakaran terjadi. Hasrat juga meminta perusahaan pemegang HGU dan PBPH meningkatkan kesiapsiagaan dengan memastikan personel, sarana, serta prasarana pemadaman tersedia dan siap digunakan. Selain itu, koordinasi dengan pemerintah daerah dan instansi terkait perlu terus diperkuat. “Pencegahan harus menjadi prioritas. Jangan menunggu kebakaran terjadi baru bergerak. Kesiapan sejak dini sangat penting untuk menekan potensi karhutla,” tegasnya.(red)
