Muara Teweh, Tambunbungai.com – Ketua DPRD Kabupaten Barito Utara, Hj. Mery Rukaini, mengapresiasi keberhasilan Pemerintah Kabupaten Barito Utara kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025. Meski demikian, ia menegaskan bahwa pencapaian tersebut harus diikuti dengan penyelesaian seluruh rekomendasi yang disampaikan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Pernyataan itu disampaikan Mery usai menghadiri penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPD Tahun Anggaran 2025 di Kantor BPK RI Perwakilan Kalimantan Tengah, Palangka Raya, Jumat (19/6/2026).
Menurutnya, keberhasilan mempertahankan opini WTP untuk ke-11 kali secara berturut-turut merupakan bukti komitmen pemerintah daerah dalam menerapkan tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel. Namun, capaian tersebut tidak boleh menjadi alasan untuk berpuas diri. “Opini WTP tentu menjadi prestasi yang membanggakan. Namun yang tidak kalah penting adalah memastikan seluruh rekomendasi BPK segera ditindaklanjuti sebagai bagian dari upaya memperbaiki tata kelola keuangan daerah,” ujar Mery Rukaini.
Ia menjelaskan, setiap rekomendasi yang diberikan BPK merupakan masukan konstruktif untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan, memperkuat sistem pengendalian internal, serta meminimalkan potensi terjadinya permasalahan dalam pelaksanaan anggaran di masa mendatang. Sebagai lembaga yang memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan, DPRD Barito Utara akan terus mengawal penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan agar seluruh perangkat daerah menjalankan rekomendasi tersebut sesuai ketentuan yang berlaku. “Kami akan terus melakukan fungsi pengawasan sehingga setiap catatan hasil pemeriksaan BPK benar-benar ditindaklanjuti secara maksimal. Hal ini penting untuk menjaga akuntabilitas serta meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah,” tegasnya.
Mery juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Barito Utara yang telah bekerja menjaga kualitas laporan keuangan sehingga kembali memperoleh opini WTP. Menurutnya, keberhasilan tersebut merupakan hasil kerja sama seluruh perangkat daerah dalam menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Ia berharap capaian tersebut menjadi motivasi untuk terus meningkatkan profesionalisme aparatur serta memperkuat budaya pengelolaan keuangan yang efektif, efisien, dan berorientasi pada pelayanan publik.(rul)
