JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan komitmen pemerintah dalam melakukan efisiensi anggaran negara. Dalam arahan terbarunya, Menkeu menginstruksikan seluruh kementerian dan lembaga (K/L) untuk menyisir kembali alokasi belanja, terutama pada pos kegiatan yang dianggap tidak memberikan dampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.
Langkah ini diambil guna memastikan bahwa setiap rupiah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dialokasikan secara tepat sasaran dan produktif di tengah tantangan ekonomi global.
Fokus Penertiban Anggaran
Menkeu Purbaya menyoroti beberapa poin utama yang menjadi target efisiensi, antara lain:
- Biaya Rapat dan Perjalanan Dinas: Menkeu meminta pengurangan kegiatan seremonial, rapat-rapat yang bisa dilakukan secara daring, serta perjalanan dinas yang tidak bersifat mendesak.
- Program Tanpa Output Jelas: Program-program yang selama ini berjalan namun tidak memiliki indikator kinerja (KPI) yang jelas terhadap kesejahteraan rakyat atau penguatan ekonomi akan ditinjau ulang.
- Realisasi Belanja Produktif: Anggaran yang berhasil dihemat akan dialihkan untuk mendukung sektor-sektor strategis seperti infrastruktur kerakyatan, ketahanan pangan, dan perlindungan sosial.
Optimalisasi Kualitas Belanja
Dalam pernyataannya, Purbaya menekankan bahwa kebijakan ini bukan sekadar pemotongan biaya (cost cutting), melainkan upaya meningkatkan kualitas belanja (spending better).
”Kita ingin memastikan APBN menjadi instrumen yang sehat dan efektif. Jangan sampai anggaran habis hanya untuk urusan administrasi atau rapat-rapat yang hasilnya tidak dirasakan oleh masyarakat,” tegas Menkeu.
Respons Kementerian/Lembaga
Kementerian Keuangan akan melakukan pengawasan ketat melalui mekanisme penelaahan rencana kerja anggaran. K/L yang dinilai masih mencantumkan program “copy-paste” dari tahun sebelumnya tanpa evaluasi dampak akan diminta untuk melakukan revisi segera.
Kebijakan ini diharapkan dapat memperkuat ruang fiskal pemerintah dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi di masa mendatang sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan negara.(tb)
