Palangka Raya, Tambunbungai.com – DPRD Kota Palangka Raya mendorong Pemerintah Kota setempat untuk meningkatkan kesejahteraan guru, khususnya yang bertugas di daerah pinggiran dan wilayah terpencil.
Wakil Ketua II Komisi I DPRD Kota Palangka Raya, Syaufwan Hadi, menegaskan bahwa pemerataan kualitas pendidikan tidak akan tercapai tanpa dukungan nyata bagi para guru yang menghadapi berbagai keterbatasan di lapangan. “Guru yang mengabdi di daerah pinggiran dan terpencil menghadapi tantangan lebih berat, terutama terkait akses transportasi, sarana, dan biaya operasional. Ini harus menjadi perhatian serius pemerintah kota,” ujarnya, Selasa (6/1/2026).
Menurutnya, Pemerintah Kota Palangka Raya melalui Dinas Pendidikan perlu menghadirkan kebijakan konkret untuk mendukung mobilitas para guru. Salah satunya dengan menyediakan kendaraan operasional. Ia menyebutkan, bantuan tersebut dapat berupa kendaraan roda dua maupun perahu bermesin atau klotok bagi guru yang harus menempuh jalur sungai untuk mencapai sekolah. “Untuk wilayah yang aksesnya melalui jalur air, bantuan klotok sangat dibutuhkan. Ini bukan soal fasilitas, melainkan keberlanjutan proses belajar mengajar,” tegasnya.
Selain itu, Syaufwan juga mendorong adanya kompensasi bahan bakar minyak (BBM) atau insentif perjalanan bagi guru yang harus menempuh jarak jauh ke sekolah. “Biaya transportasi sering menjadi beban tambahan bagi guru. Karena itu, kami berharap ada kompensasi BBM agar mereka tidak terbebani secara ekonomi,” katanya.
Lebih lanjut, DPRD juga meminta pemerintah kota untuk terus mengupayakan peningkatan kesejahteraan guru melalui pemberian tunjangan atau insentif tambahan secara berkelanjutan. Di sisi lain, ia menilai penataan distribusi guru perlu dilakukan secara lebih merata agar tidak terjadi penumpukan tenaga pendidik di wilayah perkotaan. “Distribusi guru harus adil. Perpindahan dari daerah terpencil ke pusat kota perlu dibatasi agar sekolah di pinggiran tidak kekurangan tenaga pendidik,” tambahnya.
Syaufwan menegaskan, DPRD Kota Palangka Raya akan terus mendorong pemerintah kota untuk memastikan kesetaraan fasilitas, sarana, dan prasarana pendidikan antara wilayah perkotaan dan pinggiran demi terwujudnya pemerataan pendidikan.(nis)
