Palangka Raya, Tambunbungai.com — DPRD Kota Palangka Raya, menilai guru yang bertugas di wilayah terpencil memerlukan dukungan kendaraan operasional guna menunjang kelancaran proses belajar mengajar. Wakil Ketua II Komisi I DPRD Kota Palangka Raya, Syaufwan Hadi, mengatakan pemerintah kota perlu memberikan perhatian serius terhadap kesejahteraan guru, khususnya yang mengabdi di daerah pinggiran dan terpencil. “Guru di wilayah terpencil menghadapi tantangan lebih berat, terutama terkait akses transportasi dan biaya operasional. Ini harus menjadi perhatian serius,” ujarnya di Palangka Raya, Selasa (6/1/2026).
Menurutnya, pemerataan pendidikan tidak akan tercapai tanpa dukungan konkret bagi para guru yang harus menghadapi keterbatasan akses menuju lokasi tugas. Ia mendorong Pemerintah Kota Palangka Raya melalui dinas terkait untuk menghadirkan kebijakan nyata, salah satunya dengan menyediakan kendaraan operasional bagi guru.
Untuk wilayah yang hanya dapat dijangkau melalui jalur sungai, Syaufwan mengusulkan bantuan perahu bermesin atau klotok agar mobilitas guru lebih terjamin. “Bantuan klotok sangat dibutuhkan, terutama bagi guru yang harus menempuh jalur air. Ini bukan soal fasilitas, tetapi demi keberlangsungan kegiatan belajar mengajar,” katanya.
Selain itu, ia juga mengusulkan adanya kompensasi bahan bakar minyak (BBM) bagi guru yang harus menempuh perjalanan darat dengan jarak cukup jauh ke sekolah. Menurutnya, biaya transportasi selama ini menjadi beban tambahan bagi para guru yang bertugas di wilayah pinggiran. “Kami berharap ada insentif atau kompensasi BBM agar guru tidak terbebani secara ekonomi dalam menjalankan tugasnya,” ucapnya.
Lebih lanjut, DPRD juga mendorong peningkatan kesejahteraan guru melalui pemberian tunjangan tambahan serta penataan distribusi tenaga pendidik secara merata. Ia menegaskan, penempatan guru perlu diatur lebih adil agar tidak terjadi penumpukan di wilayah perkotaan, sementara daerah terpencil kekurangan tenaga pengajar. “Perpindahan guru dari wilayah terpencil ke pusat kota perlu dibatasi, sehingga pemerataan pendidikan bisa benar-benar terwujud,” pungkasnya.(nis)
