PALANGKA RAYA. Tambunbungai.com – Terkait apabila ada agen atau oknum yang menjual gas LPG 3kg atau yang biasa disebut elpiji, melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET), Wali Kota Palangka Raya, Fairid Naparin, S.E. mengungkapkan bahwa hal tersebut bukanlah kewenangan pemerintah Kota Palangka Raya, melainkan hal tersebut adalah kewenangan Pertamina, baik untuk mencabut izin maupun memberikan kuota kepada agen tersebut.
Ia menambahkan, kewenangan Pemerintah Kota Palangka Raya hanyalah memberikan saran atau merekomendasikan agen-agen yang nakal untuk dicabut izin, karena misalnya menjual gas elpiji 3 kg dengan harga melebihi harga eceran tertinggi.
“Agen itu kewenangannya ada di Pertamina, baik itu kewenangan mencabut izin dan kuota, itu ada di Pertamina, kami hanya menyarankan atau memberikan rekomendasi kepada Pertamina apabila ada agen-agen yang menjual gas elpiji 3kg tidak sesuai harga eceran tertinggi (HET),” ungkapnya.
“Untuk diketahui, mulai dari agen dan sampai ke pengecer pihak Pertamina juga berkewajiban untuk mengawasi, itu ada di undang-undang, tambahnya.
Akan tetapi hingga saat ini dirinya mengaku pihaknya belum mendapat data terkait adanya kenaikan harga gas elpiji 3kg, apabila adanya kenaikan harga kami siap melakukan operasi pasar.
“Tapi sampai saat ini kami dari Disperindag belum ada data terkait kenaikan-kenaikan harga gas elpiji 3kg, dan yang pasti apabila ada kenaikan, kami tetap melakukan operasi pasar gas elpiji 3kg, ucapnya.
Hal tersebut disampaikan nya seusai menghadiri Rapat Paripurna Ke-7 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2022/2023, di ruang Rapat Paripurna sekretariat DPRD kota Palangka Raya, Kamis (6/4).
Fairid berharap kepada pihak Pertamina untuk bersama-sama turun ke lapangan melakukan pengawasan kepada agen-agen agar semuanya bisa terkendali.
“Saya juga mengharapkan kepada Pertamina untuk mari bersama-sama kita melakukan pengawasan baik kepada agen-agen maupun pengecer di pasaran,” pungkasnya. (tb5)