Muara Teweh, Tambunbungai.com – Keberhasilan Pemerintah Kabupaten Barito Utara kembali memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI mendapat apresiasi dari Fraksi PDI Perjuangan DPRD Barito Utara. Capaian tersebut dinilai menjadi bukti adanya peningkatan kualitas tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan sesuai ketentuan.
Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Barito Utara, H. Taufik Nugraha, menyampaikan penghargaan kepada Bupati Barito Utara beserta seluruh jajaran pemerintah daerah atas keberhasilan mempertahankan opini WTP tersebut. “Kami dari Fraksi PDI Perjuangan DPRD Barito Utara menyampaikan apresiasi kepada Bupati beserta seluruh jajaran pemerintah daerah atas keberhasilan mempertahankan opini WTP dari BPK RI. Ini menunjukkan komitmen dalam mengelola keuangan daerah secara tertib, transparan, dan bertanggung jawab,” ujar Taufik Nugraha, Sabtu (20/6/2026).
Menurutnya, opini WTP yang diserahkan BPK RI pada Jumat (19/6/2026) di Kantor BPK RI Perwakilan Kalimantan Tengah bukan sekadar pencapaian administratif, tetapi juga mencerminkan semakin baiknya sistem pengendalian internal serta kualitas penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah. Taufik menilai keberhasilan tersebut merupakan hasil kerja bersama seluruh perangkat daerah dalam meningkatkan kedisiplinan pengelolaan anggaran, memperbaiki sistem pelaporan, serta memperkuat penerapan prinsip akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Meski demikian, ia mengingatkan bahwa opini WTP bukanlah akhir dari proses perbaikan, melainkan menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kinerja pemerintahan dan kualitas pelayanan kepada masyarakat. “Opini WTP harus menjadi pemacu untuk terus melakukan perbaikan. Pengelolaan keuangan yang baik harus memberikan dampak nyata bagi masyarakat, baik melalui pembangunan infrastruktur, peningkatan layanan pendidikan, kesehatan, maupun sektor pelayanan publik lainnya,” katanya.
Ia juga menekankan pentingnya menjaga sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD dalam memastikan setiap anggaran yang dikelola dapat digunakan secara efektif, efisien, dan tepat sasaran. Menurutnya, fungsi pengawasan DPRD akan terus dilakukan secara konstruktif agar pengelolaan keuangan daerah tetap berjalan sesuai aturan dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat. “Kami di DPRD akan terus menjalankan fungsi pengawasan dan penganggaran agar pengelolaan keuangan daerah tetap berada pada jalur yang benar. Harapannya, prestasi ini dapat terus dipertahankan dan menjadi fondasi menuju tata kelola pemerintahan yang semakin baik,” pungkasnya.(rul)
