Muara Teweh, Tambunbungai.com – Komisi II DPRD Kabupaten Barito Utara meminta pemerintah daerah meningkatkan langkah pengendalian inflasi, terutama melalui penguatan pelaksanaan Operasi Pasar dan Gerakan Pangan Murah (GPM). Upaya tersebut dinilai penting untuk menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok sekaligus melindungi daya beli masyarakat.
Sekretaris Komisi II DPRD Barito Utara, Ardianto, mengatakan kenaikan harga sejumlah bahan kebutuhan pokok menjadi perhatian serius karena berdampak langsung terhadap masyarakat, khususnya kelompok berpenghasilan rendah. Menurutnya, pemerintah perlu menghadirkan langkah konkret yang dapat dirasakan masyarakat secara langsung, salah satunya dengan memperbanyak kegiatan pasar murah dan memastikan ketersediaan bahan pangan dengan harga terjangkau. “Operasi pasar dan Gerakan Pangan Murah harus terus dilakukan secara rutin. Program seperti ini sangat membantu masyarakat dalam mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga yang lebih murah sekaligus menjaga daya beli,” ujar Ardianto, Jumat (19/6/2026).
Politisi Partai Demokrat itu menjelaskan, kenaikan harga pangan dipengaruhi berbagai faktor, termasuk tingginya biaya distribusi dan transportasi akibat meningkatnya biaya operasional. Karena itu, pengendalian inflasi tidak bisa dilakukan hanya pada sektor perdagangan, tetapi harus melibatkan seluruh rantai pasok mulai dari produksi hingga distribusi.
Ia mendorong pemerintah daerah untuk memperkuat pengawasan harga di pasaran, termasuk mempertimbangkan penerapan Harga Eceran Tertinggi (HET) terhadap komoditas tertentu guna mencegah kenaikan harga yang tidak terkendali. Selain menjaga stabilitas harga, Ardianto juga menekankan pentingnya memperkuat sektor produksi pangan lokal. Menurutnya, dukungan kepada petani melalui penyediaan benih unggul, pupuk, sarana produksi pertanian, serta bantuan biaya distribusi menjadi faktor penting dalam menjaga ketersediaan pangan daerah. “Ketahanan pangan harus dimulai dari penguatan produksi. Jika petani mendapat dukungan yang cukup, maka pasokan akan lebih stabil dan harga pangan dapat lebih terkendali,” katanya.
Di sektor distribusi, ia meminta pemerintah daerah memastikan penyaluran cadangan pangan berjalan optimal serta memperketat pengawasan terhadap jalur distribusi agar tidak terjadi kelangkaan maupun permainan harga. Ardianto juga menyoroti pentingnya optimalisasi peran Satgas Pangan dalam memantau stok kebutuhan pokok dan mencegah praktik penimbunan yang dapat merugikan masyarakat. “Pengawasan harus diperkuat agar tidak ada pihak yang mengambil keuntungan secara tidak wajar dengan memanfaatkan kondisi pasar,” pungkasnya.
Selain kebijakan pengendalian harga, Komisi II DPRD Barito Utara juga mendorong keberlanjutan program bantuan pangan bagi masyarakat yang membutuhkan sebagai bentuk perlindungan sosial ketika terjadi kenaikan harga komoditas strategis. Untuk jangka panjang, Ardianto menilai peningkatan produksi pangan lokal harus menjadi prioritas pemerintah daerah. Dengan potensi pertanian yang dimiliki Barito Utara, penguatan sektor ini diyakini mampu memperkokoh ketahanan pangan sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap pasokan dari luar daerah.(rul)
