Palangka Raya, Tambunbungai.com – Predikat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kota Palangka Raya meningkat dari B menjadi BB (Sangat Baik) pada tahun 2025. Capaian ini mendapat apresiasi dari DPRD Kota Palangka Raya, namun diingatkan agar tidak berhenti pada nilai semata.
Wakil Ketua II Komisi I DPRD Kota Palangka Raya, Syaufwan Hadi, menilai peningkatan tersebut menunjukkan adanya perbaikan dalam sistem perencanaan, penganggaran, hingga pelaporan kinerja di lingkungan pemerintah kota. “Kami tentu mengapresiasi capaian ini karena merupakan hasil kerja bersama seluruh perangkat daerah. Artinya, tata kelola pemerintahan semakin membaik,” ujarnya, Kamis (12/2/2026).
Meski demikian, ia menegaskan bahwa esensi SAKIP bukan hanya pada angka evaluasi, melainkan pada dampak nyata yang dirasakan masyarakat. “Jangan hanya fokus mengejar nilai. Program harus jelas output dan outcome-nya serta benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat,” tegasnya.
Menurutnya, predikat BB harus menjadi momentum untuk memperkuat budaya kerja berbasis hasil (result oriented). Perencanaan dan penganggaran juga harus semakin selaras dengan kebutuhan riil di lapangan, sehingga belanja daerah tidak sekadar terserap, tetapi memberikan manfaat nyata. Selain capaian SAKIP, Syaufwan juga menyoroti penghargaan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) yang diraih Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Palangka Raya.
Ia menekankan, predikat tersebut harus diikuti dengan peningkatan kualitas pelayanan perizinan yang lebih cepat, transparan, dan bebas dari pungutan liar. “DPMPTSP merupakan garda terdepan dalam pelayanan perizinan dan investasi. Dengan predikat WBK, kepercayaan publik harus semakin meningkat. Prosesnya harus sederhana, tidak berbelit, dan benar-benar bersih,” jelasnya.
DPRD, lanjut dia, akan terus menjalankan fungsi pengawasan agar reformasi birokrasi di Pemerintah Kota Palangka Raya berjalan konsisten dan berkelanjutan. “Kita berharap ke depan tidak hanya mempertahankan predikat BB, tetapi bisa meningkat ke A. Namun yang terpenting adalah pelayanan publik yang profesional dan berdampak pada kesejahteraan masyarakat,” pungkas Syaufwan.(nis)
