Palangka Raya, Tambunbungai.com – Percepatan transformasi digital di Kota Palangka Raya dinilai masih menyisakan sejumlah tantangan, terutama dalam memastikan layanan publik dapat diakses secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat. Ketua Komisi I DPRD Kota Palangka Raya, Hj Mukarramah, mengingatkan agar modernisasi layanan tidak justru menimbulkan hambatan baru bagi kelompok tertentu.
Menurutnya, pemanfaatan teknologi digital seharusnya mempermudah masyarakat, bukan sebaliknya mempersempit akses layanan, khususnya bagi lansia, penyandang disabilitas, dan masyarakat kurang mampu. “Transformasi digital harus berorientasi pada kemudahan dan keadilan. Jangan sampai layanan publik menjadi eksklusif hanya bagi mereka yang melek teknologi,” ujarnya, Minggu (1/2/2026).
Ia menilai, masih terdapat sistem pembayaran digital yang belum sepenuhnya memperhatikan kenyamanan pengguna, baik dari sisi tampilan aplikasi, alur transaksi, maupun minimnya pendampingan bagi masyarakat yang belum terbiasa menggunakan teknologi.
Selain itu, kondisi masyarakat berpenghasilan rendah juga kerap menghadapi kendala, seperti keterbatasan perangkat, akses internet, hingga kepemilikan rekening bank, sehingga berpotensi terpinggirkan dalam sistem layanan berbasis digital. “Jika tidak diantisipasi sejak dini, digitalisasi justru dapat memperlebar kesenjangan sosial,” katanya.
Untuk itu, Mukarramah mendorong Pemerintah Kota Palangka Raya melakukan evaluasi menyeluruh terhadap penerapan sistem pembayaran digital dalam layanan publik, sekaligus menyediakan alternatif layanan yang tetap ramah bagi masyarakat yang belum siap sepenuhnya beralih ke sistem digital.
Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor, termasuk dengan Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia, guna memastikan perlindungan konsumen serta penguatan literasi digital masyarakat. “Digitalisasi harus inklusif, berkeadilan, dan berpihak kepada seluruh masyarakat. Itu kunci agar transformasi digital benar-benar memberikan manfaat nyata,” pungkasnya.(nis)
