Jakarta – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto menegaskan bahwa tanah milik Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pada hakikatnya merupakan aset rakyat yang tidak boleh diperjualbelikan secara bebas di pasar. Tanah tersebut harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat, khususnya dalam mendukung pembangunan perumahan rakyat.
Pesan tersebut disampaikan Presiden melalui Ketua Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Pembangunan Perumahan, Hashim Djojohadikusumo, dalam kegiatan pencanangan pembangunan hunian untuk mendukung program pembangunan tiga juta rumah bagi masyarakat.
Dalam kesempatan tersebut, Hashim menyampaikan bahwa Presiden berulang kali menekankan agar tanah milik BUMN tidak diperlakukan sebagai komoditas bisnis. Menurutnya, lahan-lahan milik negara harus diprioritaskan untuk kepentingan rakyat, termasuk penyediaan hunian yang terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
“Pesan Presiden jelas, tanah BUMN adalah tanah rakyat. Tanah tersebut tidak boleh dijual seperti komoditas di pasar, melainkan harus digunakan untuk kepentingan masyarakat luas,” ujarnya.
Pemerintah saat ini tengah mendorong optimalisasi berbagai aset negara yang belum dimanfaatkan secara maksimal agar dapat digunakan untuk mendukung program pembangunan perumahan rakyat. Langkah ini diharapkan mampu mempercepat realisasi program pembangunan tiga juta rumah sekaligus mengurangi angka backlog atau kekurangan rumah di Indonesia.
Selain memberikan manfaat sosial bagi masyarakat, pembangunan sektor perumahan juga diyakini mampu mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Hal ini karena sektor perumahan memiliki efek berganda terhadap berbagai industri pendukung seperti konstruksi, bahan bangunan, hingga sektor tenaga kerja.
Melalui kebijakan tersebut, pemerintah berharap pemanfaatan tanah milik BUMN dapat lebih berpihak kepada kepentingan rakyat dan menjadi solusi strategis dalam menghadirkan hunian yang layak, terjangkau, dan berkelanjutan bagi masyarakat Indonesia.