Muara Teweh, tambunbungai.com – Bupati Barito Utara, Kalimantan Tengah, Shalahuddin menyatakan bahwa Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2026 menjadi acuan penting dalam penyusunan regulasi daerah yang disepakati bersama antara pemerintah daerah dan DPRD.
Menurut Shalahuddin, Propemperda berfungsi sebagai instrumen pengendali agar pembentukan peraturan daerah berjalan lebih terencana dan tidak saling tumpang tindih. Selain itu, program tersebut diharapkan mampu meningkatkan efektivitas regulasi sekaligus memastikan kebijakan yang dihasilkan selaras dengan kebutuhan masyarakat.
“Dengan adanya Propemperda, arah pembentukan peraturan daerah menjadi lebih jelas sehingga potensi tumpang tindih regulasi dapat ditekan dan pelaksanaannya lebih efisien,” ujarnya di Muara Teweh, Jumat.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam agenda penetapan Propemperda Tahun 2026 yang dirangkai dengan penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2026.
Ia menegaskan, peraturan daerah memiliki peran strategis dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah serta memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi masyarakat. Keberadaan perda juga merupakan bagian dari pelaksanaan amanat konstitusi yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan rakyat.
Shalahuddin menambahkan, penyusunan peraturan daerah harus dilakukan secara terencana, terpadu, dan memiliki skala prioritas yang jelas agar pembangunan hukum di daerah berjalan seiring dengan sistem hukum nasional dan arah pembangunan daerah.
Melalui penetapan Propemperda 2026, ia berharap fokus pembentukan regulasi tidak hanya pada jumlah perda yang dihasilkan, tetapi juga pada kualitas substansi agar mampu meningkatkan pelayanan publik, tata kelola pemerintahan, serta pembangunan daerah.
“Ke depan, pemerintah daerah dan DPRD memiliki tanggung jawab bersama untuk menghasilkan produk hukum yang berkualitas dan benar-benar bermanfaat bagi masyarakat Barito Utara,” tutupnya.(red)
