PALANGKA RAYA. Tambunbungai.com — Pemerintah Kota Palangka Raya, melalui Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), menggelar sosialisasi terkait pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD) sebagai bagian dari pemenuhan Monitoring Centre for Prevention (MCP) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Selasa (5/11/24).
Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya pengelolaan dan pemanfaatan aset daerah secara bijaksana dan akuntabel.
Kepala BPKAD Kota Palangka Raya, Andri Permana, dalam kesempatan tersebut mengungkapkan bahwa sosialisasi ini dilaksanakan untuk menekankan pencegahan penyalahgunaan BMD.
“Kami ingin menekankan pencegahan penyalahgunaan aset serta menyampaikan konsekuensi hukum dan dampak negatif yang bisa terjadi akibat penyalahgunaan BMD,” ujar Andri.
Selain itu, Andri berharap kegiatan ini dapat mengoptimalkan penggunaan aset daerah agar lebih efisien dan memberikan manfaat maksimal bagi organisasi pemerintah.
“Transparansi menjadi langkah penting agar masyarakat dapat melihat bahwa aset daerah dikelola secara bertanggung jawab,” lanjutnya.
Melalui sosialisasi ini, peserta juga diberi pemahaman mengenai aturan dan kebijakan yang berlaku dalam pemanfaatan BMD. Hal ini diharapkan dapat mendorong semua pihak untuk mematuhi ketentuan yang ada dan menjaga integritas pengelolaan aset negara.
Sementara itu, Pj Sekda Kota Palangka Raya, Arbert Tombak, yang hadir mewakili Pj Wali Kota, menekankan pentingnya penggunaan fasilitas kantor yang sesuai dengan aturan yang berlaku.
“Melalui sosialisasi ini, kita berharap dapat lebih memahami dan menghormati penggunaan aset daerah sehingga tak ada lagi pelanggaran yang bisa merugikan keuangan daerah maupun citra pemerintah,” ujar Arbert.
Arbert juga menambahkan bahwa survei kepuasan terkait materi sosialisasi dan sarana prasarana akan dilakukan sebagai bahan evaluasi ke depan.
“Hasil survei akan dijadikan evaluasi bersama guna memperbaiki proses sosialisasi di masa mendatang,” imbuhnya.
Ia mengajak seluruh peserta untuk menjadikan sosialisasi ini sebagai momentum untuk memperkuat komitmen dalam menjaga integritas pengelolaan aset negara.
“Semoga kegiatan ini semakin meningkatkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan, dan profesional di Palangka Raya,” pungkasnya.(man)
