MUARA TEWEH, Tambunbungai.com – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Barito Utara, H. Taufik Nugraha mendesak pemerintah pusat untuk melakukan revisi terhadap batas kawasan hutan di wilayah setempat. Langkah tersebut dinilai penting guna memberikan kepastian hukum bagi masyarakat, khususnya terkait pemanfaatan lahan yang selama ini masih tumpang tindih dengan status kawasan hutan.
Anggota DPRD Barito Utara kepada awak media, Kamis (15/1/2026) menilai, ketidakjelasan batas kawasan hutan kerap menimbulkan persoalan di lapangan, baik bagi masyarakat maupun pemerintah daerah. Kondisi ini juga berpotensi menghambat pembangunan serta aktivitas ekonomi warga. DPRD berharap pemerintah segera melakukan peninjauan ulang terhadap batas kawasan hutan agar lebih sesuai dengan kondisi riil di lapangan, serta mempertimbangkan aspek sosial dan kebutuhan masyarakat.
Selain itu, revisi batas kawasan hutan juga diharapkan tetap memperhatikan prinsip kelestarian lingkungan, sehingga keseimbangan antara pembangunan dan konservasi dapat terjaga. Dengan adanya kejelasan batas kawasan hutan, diharapkan tidak lagi terjadi konflik pemanfaatan lahan serta mampu mendorong pembangunan daerah yang lebih tertib dan berkelanjutan.(red)
