Muara Teweh, Tambunbungai.com – Bupati H Shalahuddin menegaskan bahwa penyerapan anggaran, opini pengelolaan keuangan daerah, serta Monitoring Center for Prevention (MCSP) menjadi indikator utama kinerja dan tingkat kepercayaan publik terhadap Pemerintah Kabupaten Barito Utara. Penegasan tersebut disampaikan saat Bupati memimpin rapat bersama kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemerintah Kabupaten Barito Utara di Aula Setda Lantai I, Senin (12/1/2026). Rapat turut dihadiri Sekretaris Daerah Drs. Muhlis, Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Bahrum F. Girsang, serta Asisten III Bidang Administrasi Umum H. Yaser Arapat.
Dalam arahannya, Bupati menegaskan bahwa ketiga aspek tersebut memiliki peran strategis dalam menentukan kualitas tata kelola pemerintahan. “Penyerapan anggaran, opini pengelolaan keuangan pemerintah daerah, dan MCSP harus menjadi perhatian serius seluruh perangkat daerah, karena sangat menentukan kinerja pemerintahan dan kepercayaan publik,” tegasnya.
Selain membahas evaluasi kinerja, Bupati juga menyampaikan agenda kegiatan ke depan, termasuk keikutsertaan dalam kegiatan ESQ bersama Rigi Manjar di Jakarta pada pekan berikutnya. Ia meminta perangkat daerah yang turut serta agar memanfaatkan momentum tersebut untuk menjadwalkan pertemuan dengan kementerian terkait guna membahas program-program strategis daerah.
Salah satu agenda prioritas adalah rencana pembangunan Jembatan Hasan Basri II melalui skema konsorsium. Untuk itu, Bupati meminta agar Bupati dan Wakil Bupati Murung Raya beserta perangkat daerah terkait dapat dihubungi dan diundang untuk hadir di Jakarta pada waktu yang sama guna membahas rencana tersebut secara bersama.
Bupati menjelaskan, umur teknis Jembatan Hasan Basri I diperkirakan tersisa sekitar 9 hingga 11 tahun. Karena itu, persiapan pembangunan Jembatan Hasan Basri II harus dilakukan sejak dini tanpa mengganggu operasional jembatan yang ada saat ini. “Desainnya tidak perlu mewah. Yang terpenting adalah fungsi dan daya dukungnya. Bentang tengah bisa dirancang 150 hingga 200 meter, dengan ketinggian dan clearance yang memadai untuk mendukung aktivitas angkutan, termasuk batubara,” jelasnya.
Terkait pembiayaan, Bupati menegaskan bahwa Pemkab Barito Utara tidak menanggung pembiayaan langsung pembangunan jembatan tersebut. Skema konsorsium akan digunakan, sementara peran pemerintah daerah difokuskan pada aspek teknis, perencanaan, dan supervisi sesuai ketentuan perundang-undangan.
Ia juga meminta agar studi kelayakan (feasibility study/FS), engineering design, serta dokumen teknis lainnya segera diperbarui dan dikonsultasikan ke kementerian terkait. Menurutnya, waktu persiapan sekitar sembilan tahun harus dimanfaatkan secara optimal agar proses penggantian jembatan berjalan lancar tanpa mengganggu konektivitas wilayah.
Selain pembangunan jembatan, Bupati turut menekankan percepatan pembangunan Bendungan Joloi. Ia menyampaikan bahwa proyek tersebut telah memiliki FS dan DED serta masuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN). Bendungan Joloi dinilai penting sebagai upaya pengendalian banjir yang saat ini dapat terjadi dua hingga tiga kali dalam setahun di wilayah Barito Utara. “Kita harus aktif mendorong proyek Bendungan Joloi ke kementerian terkait, dengan Barito Utara sebagai pionir bersama Murung Raya dan daerah sekitarnya,” pungkasnya.(red)