Bupati Shalahuddin Tekankan Percepatan Serapan Anggaran dan Penyediaan Ruang VIP Bandara HMS
Muara Teweh, Tambunbungai.com – Bupati H Shalahuddin menegaskan pentingnya percepatan realisasi anggaran serta kesiapan infrastruktur pendukung pelayanan daerah, termasuk rencana penyediaan ruang VIP di Bandara Haji Muhammad Sidik (HMS). Penegasan tersebut disampaikan saat memimpin rapat bersama kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemerintah Kabupaten Barito Utara di Aula Setda Lantai I, Senin (12/1/2026). Rapat turut didampingi Sekretaris Daerah Drs. Muhlis, Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Bahrum F. Girsang, serta Asisten III Bidang Administrasi Umum H. Yaser Arapat.
Dalam arahannya, Bupati menyampaikan bahwa pemerintah daerah membuka ruang terhadap rencana pengembangan Bandara Haji Muhammad Sidik, baik perluasan maupun penyesuaian infrastruktur sesuai kebutuhan ke depan. Namun demikian, ia menegaskan bahwa keberadaan ruang VIP di bandara merupakan kebutuhan yang harus segera disiapkan.
“Di bandara harus tersedia ruang VIP yang dapat digunakan untuk menunggu, menerima, maupun mengantar tamu. Ruang tersebut harus dilengkapi fasilitas pendukung seperti musala, toilet, serta ruang kecil atau kantor untuk penyediaan hidangan dan keperluan teknis lainnya,” jelasnya.
Selain pembenahan infrastruktur, Bupati juga menekankan percepatan penerapan dan realisasi anggaran secara nyata dan berkelanjutan. Ia meminta seluruh perangkat daerah mengawal proses tersebut melalui laporan rutin dan terukur.
Bupati menegaskan tidak boleh lagi ada perangkat daerah yang belum mengumumkan rencana pengadaannya. Seluruh rencana pengadaan wajib diumumkan melalui Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas.
“Semua rencana pengadaan harus sudah diumumkan di SIRUP agar dapat dipantau dan dikawal bersama,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia meminta setiap perangkat daerah menyampaikan laporan pelaksanaan pengadaan yang kemudian disinkronkan oleh Bagian Pengadaan Barang dan Jasa. Laporan tersebut mencakup persentase lelang terhadap jumlah paket pengadaan serta persentase lelang terhadap nilai anggaran yang akan diserap.
Menurutnya, jumlah paket pengadaan tidak selalu mencerminkan besarnya serapan anggaran. Karena itu, evaluasi harus difokuskan pada bobot nilai paket terhadap total anggaran daerah.
Bupati menargetkan pada Maret 2026 realisasi anggaran dapat mencapai minimal 25 hingga 30 persen. Ia juga menyampaikan rencana pelaksanaan kick-off kegiatan pada 26 Januari, dengan tetap menunggu hasil konsultasi lanjutan.
“Pada saat kick-off, saya minta laporan lengkap mengenai persentase lelang yang sudah berjalan serta paket-paket yang telah terikat kontrak. Laporan harus disiapkan secara jelas dan terukur,” ujarnya.
Mengakhiri rapat, Bupati meminta seluruh kepala OPD menindaklanjuti arahan secara serius, disiplin, dan terkoordinasi guna mendukung kelancaran pelaksanaan program pembangunan serta peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan di Kabupaten Barito Utara.(red)