PALANGKA RAYA. Tambunbungai.com – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) menyatakan komitmennya untuk mendukung program makan bergizi gratis yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming. Hal ini disampaikan oleh Plt. Kepala Dinas Pendidikan Kalteng, Muhammad Reza Prabowo, saat mendampingi Gubernur Kalteng meninjau lokasi wisata di kawasan Sirkuit Sabaru, Palangkaraya, pada Selasa (14/1/25).
Reza Prabowo menyebutkan bahwa pihaknya sedang mempersiapkan langkah-langkah strategis untuk memastikan pelaksanaan program ini berjalan lancar.
“Program ini adalah yang pertama kali dilaksanakan, sehingga membutuhkan kesiapan maksimal dari pemerintah daerah, termasuk dalam koordinasi dan pendanaan,” ujarnya.
Program makan bergizi gratis ini akan dilaksanakan melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), yang saat ini memiliki tiga opsi mekanisme pembangunan, yakni melalui Badan Gizi Nasional (BGN), institusi mandiri, atau kolaborasi antara yayasan dengan BGN. Gubernur Kalteng, H. Sugianto Sabran, telah memberikan arahan untuk segera menyiapkan anggaran sebesar Rp70 miliar untuk pembangunan fasilitas SPPG.
Hingga saat ini, sudah ada tiga SPPG yang beroperasi di Palangkaraya, dan beberapa lokasi lainnya sedang dalam tahap perencanaan, termasuk di Kotawaringin Barat (Kobar), Kotawaringin Timur (Kotim), Kapuas, dan Seruyan. Pemerintah Provinsi Kalteng merencanakan pembangunan 18 SPPG baru di 14 kabupaten/kota untuk melayani anak-anak PAUD, TK, SD, SMP, SMA, sekolah keagamaan, pesantren, serta ibu hamil dan menyusui sebagai bagian dari upaya penanggulangan stunting.
“Penentuan lokasi SPPG mempertimbangkan aksesibilitas dan jumlah peserta didik di wilayah tersebut. Di Palangka Raya, misalnya, akan ada dua tambahan SPPG karena jumlah sekolah yang cukup banyak,” kata Reza.
Salah satu SPPG di Bukit Kenanga telah memulai program makan bergizi gratis pada 13 Januari 2025, dengan 3.039 penerima manfaat, termasuk siswa dari dua SMA terdekat, yakni SMA Karya dan SMA Garuda. Satu SPPG diharapkan dapat melayani antara 3.000 hingga 4.000 penerima manfaat, sehingga pemilihan kuota yang tepat sangat penting untuk mengoptimalkan kapasitas fasilitas.
Reza menambahkan, pelaksanaan program ini masih dalam tahap pionir, dan pemerintah daerah akan terus memantau serta memperbaiki sistem secara bertahap. Ia juga berharap agar petunjuk teknis dari kementerian terkait segera diterbitkan untuk memastikan penggunaan anggaran yang lebih terarah.
“Kami di Kalimantan Tengah berkomitmen penuh untuk mendukung kebijakan strategis Bapak Presiden dan Wakil Presiden. Semoga program ini berjalan lancar dan memberikan manfaat besar bagi masyarakat,” tutup Reza.(man)