PALANGKA RAYA. Tambunbungai.com – Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng), Muhammad Reza Prabowo, mengungkapkan bahwa Pemerintah Provinsi Kalteng merencanakan pembangunan 18 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di sejumlah kabupaten di wilayah Kalimantan Tengah.
Reza menjelaskan bahwa saat ini terdapat 3 SPPG yang sudah beroperasi di Kota Palangka Raya. Untuk mengakomodasi kebutuhan gizi bagi siswa di daerah lainnya, rencananya akan dibangun tambahan SPPG di berbagai kabupaten, menyesuaikan dengan jumlah penduduk serta calon penerima manfaat yang meliputi siswa TK, PAUD, SD, SMP, SMA, hingga sekolah keagamaan seperti pesantren.
“Sekarang ada 3 SPPG di Palangka Raya, dan kami rencanakan ada sekitar 18 SPPG lainnya, disesuaikan dengan jumlah penduduk dan penerima manfaat di setiap wilayah,” kata Reza Selasa, (14/1/25).
Regulasi dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) akan menjadi pedoman utama dalam pelaksanaan program ini. Pemprov Kalteng kini tengah mempersiapkan langkah-langkah awal sambil menunggu petunjuk teknis dari Kemendagri, Kementerian Keuangan, atau Badan Pengelola Keuangan Negara (BGN).
“Tentu saja, kami akan mengikuti pedoman yang dikeluarkan dari Kemendagri maupun Kementerian Keuangan. Saat ini kami sedang mempersiapkan langkah-langkah awal dan kami akan terus memantau perkembangan di lapangan,” tambahnya.
Reza juga menyoroti pentingnya pemetaan daerah dalam pembangunan SPPG, terutama untuk menjangkau wilayah-wilayah terpencil. Ia menegaskan bahwa dalam menentukan lokasi pembangunan SPPG, pihaknya akan mempertimbangkan satuan pendidikan terdekat yang dapat menjadi target penerima manfaat.
“Pemetaan ini sangat penting untuk memastikan SPPG dapat menjangkau daerah-daerah yang terpencil. Kita harus tahu satuan pendidikan terdekat dan bagaimana aksesibilitasnya,” ujarnya.
Reza juga menyebutkan bahwa daerah yang memiliki aksesibilitas yang lebih stabil akan menjadi prioritas dalam pembangunan SPPG. Mengingat program ini masih dalam tahap awal, Pemprov Kalteng akan terus melakukan evaluasi dan penyesuaian.
“Kami akan prioritaskan daerah yang memiliki akses yang lebih terjangkau. Program ini masih dalam tahap pionir, jadi kami akan terus memantau perkembangan di lapangan,” tutupnya.(man)