PALANGKA RAYA. Tambunbungai.com – Plh. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Prov. Kalteng) Sri Widanarni menghadiri secara virtual Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Tahun 2024 bersama Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dari Ruang Rapat Bajakah, LT. II Kantor Gubernur Kalteng, Senin, (30/12/24).
Rakor dipimpin langsung oleh Plt. Sekjen Kemendagri Tomsi Tohir. Dalam sambutan pengantarnya, Tomsi Tohir menekankan pentingnya pemantauan realisasi pendapatan APBD Provinsi, Kabupaten, dan Kota se-Indonesia untuk Tahun Anggaran 2024. Ia mengingatkan daerah-daerah dengan realisasi pendapatan APBD di bawah 80 persen agar segera melakukan konsolidasi dan evaluasi untuk mencari tahu penyebab ketidak tercapainya target.
“Jangan sampai ada upaya mencantumkan angka rencana pendapatan yang besar dengan harapan belanja juga bisa besar, tapi pada akhirnya berakhir minus,” ujar Tomsi.
Tomsi juga menekankan perlunya perhatian terhadap realisasi belanja APBD, agar belanja dapat dilakukan secara efektif dan efisien. Mengingat ada potensi kenaikan Indeks Perkembangan Harga (IPH) menjelang akhir tahun, ia mengingatkan agar belanja APBD dilakukan dengan hati-hati.
Sementara itu, dalam paparannya, Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa, Pudji Ismartini, menyampaikan perkembangan inflasi hingga minggu ke-4 Desember 2024. Ia mencatat inflasi komponen inti pada tahun 2024 mencapai 2,09 persen dengan andil 1,33 persen terhadap inflasi umum, didominasi oleh komoditas seperti emas perhiasan, kopi bubuk, minyak goreng, nasi, lauk, serta sewa rumah dan biaya pendidikan. Di sisi lain, komponen harga bergejolak mengalami deflasi 1,89 persen sepanjang tahun 2024.
Pudji juga mengungkapkan bahwa pada Desember, sebagian besar provinsi mengalami kenaikan IPH, dengan komoditas penyumbang utama adalah cabai merah, bawang merah, dan daging ayam ras. Secara keseluruhan, 35 provinsi mengalami kenaikan IPH, sementara tiga provinsi lainnya mengalami penurunan.
Usai mengikuti Rakor, Sri Widanarni menegaskan kepada instansi terkait di Kalteng untuk terus mengendalikan harga minyak dan bahan pokok lainnya, terutama di Kota Palangka Raya, agar komoditas penting tetap tersedia dengan harga yang terkendali. Ia juga meminta agar pencegahan terhadap masuknya ternak ke Kalteng tanpa pengawasan terus dilakukan guna menghindari penularan penyakit.
Sri juga menghimbau agar pasar murah atau pasar penyeimbang terus dilaksanakan, tidak hanya menjelang Natal dan Tahun Baru (Nataru), tetapi juga pasca-Nataru.
“Kita perlu evaluasi secara berkala terkait dengan perkembangan ketersediaan dan harga bahan pokok di Kalteng,” tandas Sri.
Pada kesempatan tersebut, Sri mengajak seluruh stakeholders untuk terus menjaga dan memelihara suasana kondusif yang telah tercipta di Kalteng. Ia juga mengingatkan untuk lebih gencar lagi dalam penyuluhan mengenai beras, agar kenaikan harga beras tidak terjadi secara signifikan.
Rakor dihadiri oleh berbagai pejabat penting, termasuk Staf Ahli Menteri Pertanian Suwandi, Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Moga Simatupang, Kepala Divisi Pengadaan Pangan Perum Bulog Yayat Hidayat Fatahilah, dan perwakilan dari instansi terkait di seluruh Indonesia.(man)