PALANGKA RAYA. Tambunbungai.com – Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran (BPBPK) Provinsi Kalimantan Tengah menggelar Rapat Koordinasi dan Evaluasi Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) Tahun 2024. Acara yang berlangsung di Ballroom Aquarius Boutique Hotel, Palangka Raya, pada Selasa (19/11/24), diikuti oleh berbagai instansi terkait, baik dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah maupun kabupaten/kota.
Kegiatan ini bertujuan untuk mengevaluasi kinerja pengendalian Karhutla pada tahun 2024 serta merancang langkah-langkah strategis untuk pengendalian Karhutla pada tahun 2025.
Kepala BPBPK Ahmad Toyib dalam laporannya menyampaikan bahwa meski tidak semua peserta dapat hadir secara langsung, panitia menyediakan fasilitas Zoom Meeting untuk memaksimalkan partisipasi.
“Rakor ini bertujuan untuk memastikan sinergisitas dalam rencana pengendalian Karhutla tahun 2025 dengan kebijakan pengalokasian anggaran yang memadai, sesuai regulasi yang telah ditetapkan,” ujar Toyib.
Salah satu langkah strategis yang diungkapkan oleh Toyib adalah aktivasi Pos-Pos Lapangan Satgas Pengendali Karhutla di seluruh kabupaten/kota. Aktivasi ini memungkinkan peningkatan patroli, sosialisasi, edukasi, deteksi dini, dan pemadaman karhutla secara lebih efektif, sehingga diharapkan dapat mencegah atau mengatasi Karhutla sejak dini. Toyib menekankan pentingnya dukungan anggaran yang memadai untuk mendukung langkah ini pada tahun 2025.
Dalam kesempatan yang sama, Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan, Yuas Elko, mewakili Sekretaris Daerah, menyampaikan komitmen Gubernur Kalimantan Tengah untuk mewujudkan Kalteng Bebas Kabut Asap. Ia juga mengapresiasi kerja keras semua pihak yang telah berupaya keras sehingga Kalteng berhasil melewati musim kemarau 2024 tanpa kabut asap.
“Pengendalian karhutla harus dilakukan pada tahap pencegahan, karena karhutla merupakan bencana yang berkembang secara bertahap dan dapat diprediksi,” jelas Yuas Elko.
Ia juga mengungkapkan bahwa Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah telah melaksanakan inovasi dalam pengendalian Karhutla, termasuk aktivasi 64 Pos Lapangan di 14 Kabupaten/Kota sejak awal musim kemarau 2024.
Yuas Elko mengingatkan bahwa dalam upaya penanggulangan Karhutla, alokasi anggaran yang memadai melalui APBD sangat penting, khususnya pada pos anggaran rutin dan Belanja Tidak Terduga (BTT). “Setiap daerah harus mengalokasikan anggaran yang cukup untuk pengendalian karhutla, sehingga kegiatan pengendalian bisa langsung dilaksanakan saat musim kemarau tiba,” tegasnya.
Rakor tersebut menghadirkan berbagai narasumber penting, seperti Direktur Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Kementerian Kehutanan, Thomas Tandi Bua A.N, Direktur Dukungan Sumber Daya Darurat BNPB, Agus Riyanto, serta perwakilan dari BMKG Kalimantan Tengah, Agung Sudiono Abadi. Acara ini menjadi momentum untuk memperkuat koordinasi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam pengendalian Karhutla, demi tercapainya tujuan Kalimantan Tengah bebas kabut asap pada tahun 2024 dan seterusnya.(man)
