PALANGKA RAYA. Tambunbungai.com – Provinsi Kalimantan Tengah melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan (Bappedalitbang) menggelar Rapat Konsultasi Regional Produk Domestik Regional Bruto (Konreg PDRB) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 di M Bahalap Hotel, Palangka Raya. Senin (18/11/24).
Dalam sambutannya, Kepala Bappedalitbang Prov. Kalteng, Leonard S. Ampung, menekankan bahwa Tahun 2025 akan menjadi titik awal Indonesia menuju visi Indonesia Emas 2045.
“Arah kebijakan dan target pembangunan yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045, harus dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi dan Kabupaten/Kota,” ujar Leonard.
Leonard juga menambahkan bahwa saat ini tengah dilakukan integrasi Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Teknokratik 2025-2029 dengan Visi, Misi, dan Program Presiden Terpilih, yang akan memprioritaskan 8 Misi Astacita. Di tingkat daerah, Provinsi Kalimantan Tengah diharapkan dapat menyusun Rancangan Teknokratik RPJMD 2025-2029 yang akan selaras dengan kebijakan nasional dan visi kepala daerah terpilih.
Menghadapi tantangan menuju Indonesia Emas 2045, Leonard menekankan perlunya transformasi menyeluruh di berbagai bidang pembangunan, termasuk transformasi sosial, ekonomi, dan tata kelola. Dalam konteks ekonomi, ia menyoroti pentingnya penerapan Ekonomi Hijau yang berfokus pada pembangunan rendah karbon dan ketahanan iklim.
“Indonesia harus mengubah pendekatan pembangunan dengan mengutamakan keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat,” tambahnya.
Leonard juga mengungkapkan bahwa Kalimantan Tengah, dengan kekayaan sumber daya alamnya, memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan berkelanjutan.
“Kalimantan Tengah berkomitmen untuk menjadi bagian penting dalam upaya global menurunkan emisi gas rumah kaca menuju Net Zero Emission 2060. Pembangunan rendah karbon bukanlah penghambat, melainkan peluang untuk menciptakan ekonomi hijau yang berkelanjutan,” tegas Leonard.
Lebih lanjut, Leonard menegaskan bahwa kebijakan ekonomi hijau yang diterapkan di Kalimantan Tengah akan mencakup pengembangan transportasi ramah lingkungan, ekonomi sirkular, pengelolaan hutan dan pertanian secara berkelanjutan, serta penerapan insentif fiskal untuk mendorong produk-produk hijau. Kalimantan Tengah juga dapat berpartisipasi dalam skema perdagangan karbon dan berbagai program pendanaan hijau (green funding), yang tidak hanya akan mendukung pelestarian alam, tetapi juga memacu perekonomian daerah.
Turut hadir perwakilan dari berbagai instansi, antara lain Bank Indonesia Perwakilan Kalimantan Tengah, Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Tengah, serta Kepala Bappeda dari beberapa kabupaten/kota di Kalimantan Tengah. Mereka bersama-sama berdiskusi untuk menyusun langkah-langkah strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.(man)
