PALANGKA RAYA. Tambunbungai.com – Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran (BPB-PK) Provinsi Kalimantan Tengah menggelar Rapat Koordinasi Perencanaan Penanggulangan Bencana Daerah Se-Kalimantan Tengah di Swiss-Belhotel Danum Palangka Raya pada Senin (4/11/24).
Rapat ini dihadiri oleh sejumlah Kepala Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah serta Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten/Kota se-Kalimantan Tengah.
Sekretaris BPBPK Provinsi Kalimantan Tengah, Agus Suyanto, dalam laporannya menyampaikan bahwa Kalimantan Tengah adalah salah satu provinsi di Indonesia yang rentan terhadap bencana. Bencana yang sering terjadi di wilayah ini meliputi tanah longsor, banjir, kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, kebakaran gedung, serta cuaca ekstrem seperti angin puting beliung dan gelombang ekosistem air pasang (ROB). Selain itu, bencana sosial, epidemi, wabah penyakit, dan kegagalan teknologi juga menjadi ancaman yang perlu diwaspadai.
Agus mengungkapkan bahwa berdasarkan analisis Indeks Risiko Bencana di 14 Kabupaten/Kota di Kalimantan Tengah pada tahun 2023, tingkat risiko bencana berada pada angka 121,71, yang masuk dalam kategori risiko sedang. Kejadian bencana yang sering terjadi, khususnya di daerah rawan bencana, dapat menimbulkan ancaman serius bagi masyarakat dengan potensi korban jiwa dan kerusakan harta benda.
Rakor kali ini bertujuan untuk meningkatkan koordinasi, sinkronisasi, dan sinergitas kebijakan serta program penanggulangan bencana. Kegiatan penanggulangan bencana meliputi tahapan pencegahan, mitigasi, tanggap darurat, serta rehabilitasi dan rekonstruksi. Dengan melibatkan seluruh potensi yang ada, baik struktural maupun non-struktural, diharapkan dapat meminimalisir dampak bencana dan meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menghadapi ancaman bencana yang ada.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Pelaksana BPBPK Provinsi Kalimantan Tengah, Ahmad Toyib, mewakili Plt Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, dalam sambutannya mengingatkan tantangan besar yang dihadapi Provinsi Kalimantan Tengah, salah satunya adalah pengelolaan dan perlindungan lahan gambut. Dataran gambut yang luas di Kalimantan Tengah menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya kebakaran hutan dan lahan, serta banjir yang sering melanda wilayah ini. Oleh karena itu, pemerintah daerah bersama masyarakat terus mendorong pengelolaan lahan gambut yang lebih baik guna mengurangi dampak bencana tersebut.
Lebih lanjut, dalam kajian risiko bencana yang disampaikan, terlihat bahwa tingkat risiko untuk berbagai jenis bencana di Kalimantan Tengah sangat bervariasi. Bencana seperti banjir, kebakaran hutan dan lahan, cuaca ekstrem, kekeringan, serta tanah longsor tergolong memiliki risiko tinggi. Sementara itu, bencana seperti gempa bumi, epidemi, dan wabah penyakit memiliki risiko rendah.
Kalimantan Tengah telah mengalami berbagai bencana dalam kurun waktu 1999–2023, dengan bencana banjir dan kebakaran hutan serta lahan yang terjadi hampir setiap tahun. Kejadian bencana terbesar tercatat pada tahun 2015 dan 2019. Oleh karena itu, pertemuan ini diharapkan dapat memperkuat pemahaman bagi pemerintah daerah dalam merencanakan penanggulangan bencana yang lebih efektif dan terkoordinasi.
Sementara itu, Eli Setiyawati dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Frederick Simatupang dari Kementerian Dalam Negeri RI hadir sebagai narasumber dalam kegiatan ini. Mereka memberikan wawasan tentang pentingnya perencanaan yang terintegrasi dan berbasis pada data yang akurat guna mengurangi dampak bencana.
Rapat koordinasi ini diharapkan dapat menghasilkan langkah-langkah konkret dalam merencanakan penanggulangan bencana yang lebih efektif, terkoordinasi, dan berkelanjutan di Provinsi Kalimantan Tengah, serta mempersiapkan daerah ini untuk menghadapi potensi bencana di masa mendatang.(man)
